Tiga catatan dan usulan penting terkait pelaksanaan Pemilu 2019 di Sydney kemarin

Meski secara umum Pilpres dan Pileg 2019 yang diselenggarakan di Sydney kemarin berlangsung sukses namun ada beberapa catatan yang menurutku patut dicermati serta ditindaklanjuti secara seksama. Hal ini demi terjaganya kepercayaan warga perantau dan demi menjaga antusiasme warga dalam bernegara melalui Pemilu.

Pertama, audit seluruh tim kepanitiaan

Sejak semalam di grup WA muncul begitu banyak kecurigaan tentang netralitas kepanitiaan PPLN dalam bekerja. Aku tak tahu benar-tidaknya namun jika memang benar, hal itu tentu tak bisa dibenarkan.

Hal ini harus dituntaskan!
Jika tidak, selamanya tetap akan jadi rumor yang membuat hubungan antar-diaspora tak harmonis.

Pihak berwenang harus mengadakan audit secara mendetail mulai dari track record masing-masing panitia, data-data history/log komunikasi antara panitia dengan pihak luar yang terjadi dalam kurun waktu tertentu hingga kewarganegaraan para panitia yang bertugas. Sudahkah dipastikan bahwa yang bertugas adalah warga negara indonesia saja? 

Hasil audit diumumkan kepada khalayak. Bagi yang melanggar, diberi sanksi, bagi yang terlanggar, dikembalikan hak-haknya.

Kedua, pemilih tetap (DPT) yang belum/tidak mencoblos

Ada beberapa keluhan dari mereka yang merasa sudah terdaftar (DPT) namun mengalami kesulitan untuk mencoblos dan akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Untuk yang seperti ini, saranku adalah pihak PPLN memberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya baik melalui jalur pos maupun langsung dengan meminta mereka hadir di TPS yang ditentukan.

Ketiga, kepedulian warga untuk mendaftar perlu ditingkatkan.

Aku termasuk dalam DPK sehingga akupun harus berdesak-desakan untuk memilih pada jam 5-6. Tentu aku bukan contoh warga yang baik karena harusnya mendaftar jauh-jauh hari. Hal tersebut tak bisa dipungkiri lagi.

Namun di sisi lain, mengingat begitu banyaknya DPK, pihak panitia harusnya tanggap dalam melakukan adjustment pada aturan terkait waktu pencoblosan yang lebih lapang dari sekadar hanya satu jam. Kalau daerah lain, Melbourne misalnya, bisa kenapa Sydney tidak? (baca link di sini)

Barangkali ada yang bertanya bagaimana mengetahui besar-kecilnya DPK? Logika berpikirku sederhana. Pihak konjen harusnya punya statistik jumlah total warga negara Indonesia baik yang penduduk (permanent resident), pelajar maupun pengunjung yang punya hak untuk memilih. Pihak PPLN Sydney harusnya juga punya jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap). Mencari DPK kan semudah mengurangi jumlah total warga negara Indonesia yang berhak memilih dikurangi jumlah DPT.

Kalau jumlahnya besar maka antisipasinya harus bagaimana, kupikir bukan hal yang sulit untuk dijalankan. Hal ini terlebih karena tahun 2014 lalu, aku yang juga adalah DPK tak menemui kesulitan saat mencoblos meski hari masih pagi. Aku diterima dengan mudah, dicheck paspornya, dicatat lalu dipersilakan nyoblos. Tak harus disuruh datang pada jam tertentu, prinsipnya siapa duluan datang ia dilayani.

Sydney, 14 April 2019