Presiden Paguyuban Alumni (8-habis): Tujuh rekomendasi DV!

4 Feb 2019 | Cetusan

Sampailah kita pada bagian akhir dari rangkaian tulisan bertajuk ?Presiden Paguyuban Alumni?. Tepat di hari pesta nama Santo Yohanes De Britto, aku, DV (1996) menyampaikan tujuh rekomendasi bagi paguyuban alumni sepeninggal Mas Tony Prasetiantono yang wafat beberapa waktu silam.

Ketujuh rekomendasi hadir dari buah pemikiran, diskusi dengan beberapa kawan alumni hingga hal-hal yang kuintisarikan dari isian survey bertajuk ?Presiden Selanjutnya??

Berikut adalah selengkapnya.

#1 Hapus nama De Britto!

Paguyuban dan semua kumpulan alumni tidak perlu menyertakan nama ?De Britto?. Misalnya paguyuban diubah menjadi ?Alumni JB?, ?Alumni JB 161?, ?Alumni Adisucipto 161? (terinspirasi Alumni Menteng 64), ?Kadang Manuk? atau yang lainnya. 

Kenapa? 
Karena tak semua kegiatan yang dilakukan alumni itu terkait dengan kebijakan maupun pandangan apalagi mewakili SMA Kolese De Britto kini dan mendatang. Di sisi lain penghilangan kata ?De Britto? bisa memudahkan gerak para alumni ke depannya. 

#2 Jabatan Presiden dijadikan satu dengan ketua MPK

Alasannya kenapa? Bisa dibaca di sini. Masa kerja satu tahun, pertanggungjawaban kepada pengurus besar paguyuban yang di dalamnya terdiri dari lurah dan wakil lurah angkatan ditambah gubernur dan wakil gubernur chapter serta ketua dan wakil ketua kumpulan-kumpulan berbasis hobi/minat maupun profesi semacam bisnis, mistis, peminat saham dan lain sebagainya.

presiden paguyuban
skema baru

#3 Presiden/Ketua MPK ditunjuk oleh lurah angkatan yang angkatannya

menjadi panitia MPK tahun tersebut. Misal, karena tahun ini 2019 angkatan yang ditunjuk jadi panitia adalah angkatan 1994, maka presiden/ketua MPK ditunjuk oleh musyawarah kawan-kawan angkatan 1994 memilih satu dari mereka. Hal ini akan meminimalkan ongkos baik material maupun non-material pada saat pemilihan presiden karena pemilihan berlangsung tertutup di angkatan tersebut.

#4 Presiden/Ketua MPK didampingi oleh seorang sekjen dan bendahara

Untuk memudahkan gerak, Presiden/Ketua MPK didampingi seorang sekjen dan bendahara yang bertugas membantu tugas sehari-hari.

#5 Mengundang auditor publik

Tiap selesai masa pemerintahan, pengurus besar mengundang auditor keuangan profesional untuk melakukan audit guna menjaga kesinambungan peralihan wewenang dari pengurus sebelumnya ke pengurus yang baru.

#6 Pergantian anggota pengurus besar

6 Lurah, gubernur dan ketua komunitas diganti setiap tiga tahun sekali. Pergantian jadi wewenang komunitas/chapter/angkatan masing-masing. Lagi-lagi ini akan ngirit ongkos pemilihan baik material maupun non-material.

#7 Hasil survey…

7 Mengenai hasil survey ?Presiden Selanjutnya??, aku memutuskan untuk tidak merilis mengingat rujukan poin nomer dua di atas, maka Presiden sebaiknya merangkap ketua MPK yang cara pemilihannya dijelaskan dalam poin ketiga.

:)

Sebarluaskan!

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.