Oleh Blontank Poer*

Bagi kaum melek politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta kali ini bakal menjadi tonggak sejarah penting kehidupan politik Indonesia. Langgeng atau usangnya permainan uang akan diuji di kota yang disebut etalase raksasa sebuah bangsa, yang politisinya selalu lantang mengaku beradab tanpa pernah merasa berdosa.

Pemilihan secara langsung terhadap legislator dan kepala daerah hingga presiden, yang dijadikan penanda terjadinya reformasi politik, terbukti berbelok arah dari tujuan idealnya. Uang haram tak hanya mengalir dari calon kepala daerah ke partai politik (dan politikusnya), namun juga disebarkan oleh politikus kepada para calon pemilihnya. Maka, pemilihan umum menjadi tidak murni. Uang dan kekuasaan hadir mengintimidasi, untuk mengarahkan pilihan.

Seruan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur agar rakyat mengambil uang sogok politik namun tetap memilih sesuai nurani, terbukti majal. Aliran uang ke daerah tertentu selalu disertai ancaman, misalnya, jika suara tak mencapai estimasi, maka kelak tak akan ikut menikmati pemerataan pembangunan (jika si pemilik uang memenangkan kontestasi politik).

Padahal, seruan Gus Dur kala itu, dilatari oleh pesimisme atas kampanye membendung praktik politik uang, yang tak lain adalah cikal bakal legitimasi korupsi di kemudian hari. Dalam berpolitik, orang Jawa punya istilah ora ana wong kang lila ngumbar bandha tanpa pamrih kuwasa, tak ada orang rela nyebar harta tanpa pamrih kekuasaan. Ibarat orang berdagang, modal sudah dikeluarkan harus kembali beserta labanya. Maka, politik uang merupakan manifestasi sebuah investasi.

* * *

Jika menyimak aneka cerita di linimasa media sosial, internet dan pemberitaan media massa, calon gubernur incumbent Fauzi Bowo bisa disebut paling buruk citranya. Slogan “serahkan semua urusan pada ahlinya” terkait aneka keruwetan Jakarta, khususnya transportasi dan banjir, kini seolah-olah menjadi beban berat pencalonannya.

Akankah ketidaksuksesan Fauzi Bowo alias Foke itu berdampak signifikan sehingga ia tersingkir dari padang pertempuran lantaran warga Jakarta tak banyak yang memilihnya pada Pemilukada (populer dengan sebutan Pilkada) DKI, 11 Juli nanti?

Saya memilih menjawabnya: belum tentu!

Maksudnya, racun pragmatisme politik telah menjadi wabah di seantero Nusantara. Rakyat di mana-mana, dari Aceh hingga Papua, telah menganggap uang lebih berkuasa di atas segala-galanya. Mayoritas rakyat tahu, nominal uang jual-beli suara yang mereka terima tak terlalu berguna dalam jangka lama. Tapi, menikmati rupiah sebagai “berkah lima tahunan” disikapi sebagai bentuk “pengurangan jatah” kekayaan si pembeli suara, atau dengan kalimat pembenaran lainnya, seperti daripada cuma dinikmati segelintir orang dekatnya saja.

Selebihnya, penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku kriminal hingga koruptor, turut mendorong pesimisme dan apatisme kehidupan politik. Kebanyakan orang merasa sia-sia memilih calon legislator maupun calon kepala daerah, lantaran tak memiliki referensi memadai mengenai seluk beluk, rekam jejak dan moralitas sang calon. Semua menjanjikan kebaikan dan menawarkan harapan ketika kampanye, namun ketika sudah mencapai tujuan (politiknya) tak pernah lagi berkomunikasi, apalagi bersosialisasi.

Kebanyakan rakyat hanya kaget, ketika di kemudian hari mendengar kabar (resmi di media massa) orang yang dipilihnya tersangkut perkara korupsi. Beda partai, beda orang, beda pemilih bahkan beda daerah, beritanya seragam: sang tokoh yang dulu menjanjikan kebaikan dan menawarkan harapan tersandung perkara moral.

Anehnya, kian hari kian intens menyimak perkembangan penanganan perkara yang menjerat “orang-orang baik”, ujung-ujungnya bebas atau dipidana ringan. Sudah kecewa dikibuli, masih pula digemaskan oleh aneka putusan menggemaskan. Maka, kebanyakan orang lantas imun. Kebal, juga kesal, lantaran selalu berulang, dan seragam di mana-mana, hingga muncullah anggapan seperti dikemukakan di atas, siapapun yang berkuasa, toh akan segera lupa karena sibuk menimbun harta.

* * *

Di tengah wabah nasional pesimisme dan apatisme politik, saya masih menyimpan harapan dalam pertarungan enam pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur di Pilkada DKI, nanti. Saya menyebut Pilkada DKI sebagai bentuk eksperiman alias uji coba moralitas politik warga Jakarta.

Tiga pasangan bakal calon, yakni Hidayat Nurwahid/Didik J Rachbini, Faisal Basri/Biem Benyamin dan Joko Widodo/Basuki Tjahaja Purnama saya sebut memiliki moralitas dan integritas yang mewakili sisi positif. Hendardi Supanji/Ahma Riza Patria saya kategorikan abu-abu lantaran track record-nya relatif tak terbaca. Sementara itu, Fauzi Bowo/Nachrowi Ramli dan Alex Noerdin/Nono Sampono saya masukkan kategori negatif, lantaran nama Foke kerap disebut gagal dan nama Alex Noerdin sempat disebut dalam dugaan perkara korupsi dana persiapan SEA Games.

Secara pribadi, saya menilai Faisal/Biem dan Jokowi/Basuki sebagai pasangan ideal. Keempat nama itu relatif bersih dari citra-citra negatif. Bedanya, pengalaman Jokowi dalam membangun dan menata Kota Surakarta atau Solo jelas mengalahkan Faisal Basri, yang walau dikenal baik, jujur dan sama-sama santun, namun belum memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Integritas moral keduanya, jelas, tak ada yang bisa menyangkalnya.

Sementara, Biem Benyamin yang juga dikenal sosok baik dan bersih, namun relatif kalah populer dibanding Basuki Tjahaja Purnama yang juga dikenal rendah hati, merakyat dan memiliki perhatian kepada warga miskin semasa menjabat Bupati Belitung Timur.

Andai yang terpilih kelak adalah pasangan Faisal/Biem atau Jokowi/Basuki, maka saya meyakini dampaknya akan segera menjalar ke seantero negeri. Faisal/Biem yang maju tanpa dukungan partai politik alias independen dan menggunakan dana kampanye dari murni dari sumbangan publik dan dana pribadi, akan cukup menjanjikan independensi terhadap partai politik. Walau, harus diakui pula, jika kelak mereka menang, maka DPRD yang merupakan kumpulan wakil partai politik akan menjadi “lawan kebijakan”, dengan asumsi bahwa politik uang dalam proses legislasi masih kental mewarnai.

Pasangan Jokowi/Basuki juga memiliki kans kemenangan besar, lantaran popularitasnya memadai, terutama akibat gebrakan-gebrakannya menata kehidupan wong cilik menjadi lebih baik, terutama pedagang pasar tradisional dan pedagang kakilima. Penataan Kota Surakarta yang terarah dengan mengembalikan ke ciri-ciri kultural yang kuat, juga sepadan dengan apa yang dirintis Basuki di Belitung Timur, sehingga cukup kuat dijadikan modal kemenangan.

Satu hal yang disayangkan, adalah mengapa pasangan Faisal/Biem dengan Jokowi/Basuki harus bertarung di “babak penyisihan”. Kedua pasangan itu merupakan simbol moralitas baru dan harapan akan perubahan. Ibaratnya, hitam-putih-nya budaya politik Indonesia bisa dilihat dari hasil Pilkada DKI, apalagi jika satu dari dua pasangan ini memenangi “babak final” pertandingan calon Gubernur DKI.

Yang tentu akan sangat seru, adalah jika dalam final nanti (sebab diprediksi Pemilukada DKI ini akan berlangsung dua putaran lantaran sulit ada pasangan yang bisa memperoleh 50 persen lebih suara), yang bertemu adalah Faisal/Biem dengan Jokowi/Basuki.

Andai itu terjadi, maka Indonesia akan kian berjaya dalam kancah perpolitikan dunia. Pada babak pengandaian ini, jika Faisal/Biem yang menang, maka itu menjadi kemenangan bagi pasangan tuan rumah, yang kebetulan seorang akademisi.

Sebaliknya, jika Jokowi/Basuki yang juara, maka pemenangnya adalah praktisi, dus pendatang. Artinya, Jakarta sebagai representasi Indonesia (dalam hal keragaman suku, agama, golongan dan identitas sosial-kultural lainnya) memang layak disebut sebagai miniatur Indonesia sesungguhnya, yang sejak ratusan tahun silam, masyarakatnya memiliki ciri toleransi yang kuat dalam aneka keragaman, namun sempat terkikis sejak Orde Baru mendikte penyeragaman politik, ekonomi, sosial dan budaya, kepada rakyatnya.