Pada ulang tahun ke-70 tahun Indonesia ini, kiranya apa yang kutulis di bawah ini bisa dijadikan cermin tentang bagaimana seharusnya sebuah negara dan perangkatnya bekerja dan melayani warga negaranya.
Kalian tentu ingat, bagaimana Maret 2015 lalu aku harus pulang mendadak ke Indonesia terkait kondisi kesehatan Mama yang sempat memburuk sementara aku baru sadar bahwa umur pasporku kurang dari enam bulan. Karena salah/kurang informasi, menganggap bahwa umur paspor tak boleh kurang dari enam bulan untuk masuk ke negara asal, aku lantas panik dan mengontak KJRI Sydney untuk meminta pergantian buku paspor.
Kalau belum membaca kisahnya, silakan baca tulisan ini. Baru setelah tuntas membaca, kembalilah ke sini dan melanjutkan bacaan.
OK, sudah dibaca?
Baik kulanjut bercerita?
Seperti kuulas di atas, kalau aku tak salah/kurang informasi barangkali aku tak perlu tarik urat dengan KJRI, tapi separuhnya aku merasa bersyukur atas kejadian itu karena dari situ aku belajar tentang ketidaksigapan mereka dalam membantu warga negara mengurus pembaharuan paspor dengan alasan kehabisan buku.
Andai saja saat itu buku pasporku memang benar-benar habis dan aku tak bisa pulang dan Mamaku tak tertolong, bisakah aku menyalahkan mereka atas semua yang terjadi?
Tapi ada yang lebih menarik untuk kuulas sekarang; sesuatu yang mungkin tak terkait dengan kejadian Maret 2015 silam tapi masih ada alur ceritanya yang berkelindan.
Dari social media aku mendapat dua rilis informasi yang sepertinya berasal dari KJRI Sydney terkait dengan kelangkaan buku paspor. Uniknya lagi, keduanya hanya berselang dua hari, 11 dan 13 Agustus 2015.
Mari kita ?telanjangi? kedua rilis tersebut.
Salinan di atas adalah salinan rilis yang pertama.
Tanpa perlu berpikir panjang, kita tahu pesan itu failed karena penggunaan huruf kapital pada seantero pesan.
Tak ada larangan tertulis tentang penggunaan jenis huruf pada penulisan pesan, tapi kita tahu bahwa hal itu bertentangan dengan netiket; sesuatu yang dipatuhi bersama sebagai sebuah kesadaran para pengguna layanan internet di muka planet ini.
Menurut artikel ini, penggunaan huruf kapital pada sekujur pesan yang disampaikan adalah sama halnya dengan mengimbuhkan nada pekik/teriakan; sesuatu yang patut kita bayangkan seperti seorang yang bicara dengan nada keras dan lantang tak jauh dari muka telinga kalian!
Apakah staf KJRI yang membuat pesan itu tak mengerti netiket ini? Atau aku harus menganggap bahwa barangkali tombol untuk mengatur penggunaan huruf kapital-non kapital di keyboard yang digunakan untuk mengetik sedang rusak?
Mari kita lanjut dulu ke rilis info yang kedua, seperti tertera di bawah ini:
Rilis ini lebih sopan dan lebih ?connecting people? dengan memberikan sapaan ?Bapak dan Ibu? pada awal pesan. Good job!
Penggunaan huruf kapital juga sudah pada tempatnya. Well done!
Tapi bagaimana isinya?
Ada enam poin yang disampaikan dan mari kita kupas satu per satu.
Poin pertama bertutur tentang latar belakang kenapa bisa terjadi kelangkaan buku paspor.
Ada desain baru pada buku paspor menggantikan desain lama dan hal itu terjadi sejak bulan Desember 2014. Untuk itu, hingga saat ini, delapan bulan sesudahnya, secara bertahap di seluruh kantor perwakilan pemerintahan di luar negeri, termasuk Sydney, sedang diadakan pembaharuan sistem untuk keperluan percetakan buku paspor berdasarkan desain baru tersebut. Sampai sini masih OK semua ya? Tapi baca larik berikut ini:
Dan untuk itu, peralihan tersebut makan banyak waktu.
WHAT??!!??
Delapan bulan sejak Desember 2014 bukanlah waktu yang pendek, Kawan! Ia adalah rentang yang panjang dan mereka tetap tak berani memberikan tenggat waktu yang jelas selain berlindung di balik kata penunjuk jumlah nan subyektif, ?banyak??
Mau sebanyak apa? Setahun lagi? Dua tahun lagi?
Poin kedua, KJRI menjelaskan kondisi banyaknya permintaan buku paspor dalam hitungan bulan secara gamblang dan mendetail. Setiap hari mereka melayani 40 permintaan paspor baru sehingga dalam hitungan bulan rata-rata ada sekitar 800 buku banyaknya! Jumlah yang impresif meski ternyata angka itu berasal dari area layanan KJRI Sydney yang tak hanya mencakup New South Wales (NSW) tapi juga Queensland (QLD) dan South Australia (SA).
Tapi, yang jadi pertanyaan, dengan data statistik yang sudah tersedia, kenapa hal itu tidak dijadikan pertimbangan yang bisa dilaporkan ke Jakarta sebelum proyek desain buku paspor baru dikerjakan?
Atau kalaupun sudah, tidak adalah studi kelayakan yang menimbang kapasitas produksi dan selang peralihan sistem cetak pada setiap kantor perwakilan Indonesia di seluruh penjuru dunia?
Poin ketiga. Aku menganggap poin ketiga ini adalah cara mereka berkilah atas pertanyaanku barusan di atas. Bukan, bukan jawaban tapi kilahan.
Maksudmu, Don?
Informasi di poin ini menekankan usaha yang telah mereka lakukan untuk minta kiriman dari Jakarta dan mereka juga telah minta kiriman dari kantor perwakilan Indonesia di kota lain?
Tapi hasilnya? Berusaha itu boleh, dan memang harus dihargai tapi pada akhirnya hasil adalah tuntutan.
Point keempat itu lebih menyedihkan lagi?
Kenapa? KJRI Sydney meminta warga negara yang perlu buku paspor dalam waktu dekat untuk menghubungi sendiri KJRI di kota lain atau bahkan ke KBRI di Canberra.
Kenapa kalian menyuruh kami untuk menghubungi sendiri KJRI kota lain padahal di poin sebelumnya kalian sendiri sudah pernah mencobanya? Apakah ini semacam, “Kita?udah nyoba, sekarang giliranmu? Good luck!?
Kenapa tidak ada inisiatif untuk membantu secara maksimal, misalnya bilang ?Silakan isi formulir dan penuhi kelengkapannya dan kami yang akan menguruskan ke KJRI kota lain?? Apa susahnya seperti itu?
Point nomer lima adalah poin yang meragukan apalagi membawa-bawa media social. Bulan maret lalu ketika kehabisan buku paspor, kalau aku tidak menelpon, aku tidak akan tahu tentang stock buku yang habis jadi bagaimana aku bisa percaya mereka akan menginformasikannya lewat social media?
Dan poin keenam? Aduh?. coba?kalian liat percakapanku dengan kawan-kawan Maret lalu di Facebook di bawah ini…
Eh sebentar, ada berita yang cukup menggiurkan yang kubaca sehari sesudah pengumuman itu. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengumumkan bahwa Kemlu berencana menerbitkan kartu diaspora bagi para diaspora Indonesia di luar negeri.
Hal-hal yang tak bisa kubayangkan adalah, alokasi dana yang digunakan untuk pengadaan proyek tersebut, proses registrasi dan distribusi kartu-kartu itu yang pasti akan melewati jalur kantor-kantor perwakilan Indonesia di negara-negara di seluruh dunia.
Akan sekacau apa implementasinya mengingat apa yang kutuang panjang lebar di atas?
Aduh Mbak Retno, mbok sampeyan jangan ketinggian mimpinya.?Beresin dulu soal kelangkaan buku paspor baru ngomongin yang lainnya.
Dirgahayu Indonesia!
Catatan di atas ini adalah penunjuk bahwa setidaknya hingga detik ini aku masih mempedulikanmu meskipun terkadang sebagai orang indonesia yang merantau di sini, aku kehilangan pegangan apakah aku didukung oleh pemerintah negeri sendiri??Atau aku malah merasa seperti dibiarkan dalam pengembaraan yang hanya dielus-elus sekali waktu ketika ada kunjungan kenegaraan untuk diminta tampil tampan dan cantik di muka presiden atau pejabat yang hadir?
Come on! Kita bisa lebih baik dari yang ini…
Jangankan pelayanan untuk warga negara yang sedang berada di luar negeri, pelayanan untuk penduduk yang di dalam negeri saja banyak gak beresnya.
Saya punya pengalaman mau bayar pajak sepeda motor ribetnya minta ampun hanya gara-gara beda ktp. Ktp saya yang dulu dikeluarkan pemda Bogor, ktp sekarang dikeluarkan salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Ktp katanya sudah online. Ktp yang anggaran pembuatannya supaya online bertriliun rupiah itu ternyata tidak banyak membantu pengurusan data penduduknya.
Pengertian online menurut saya mungkin beda dengan pengertian versi pemerintah. Atau oknum samsat sengaja mempersulit? Orang bayar pajak kok dipersulit. yo wislah..